Perempuan adalah kelompok paling rentan yang terdampak dalam aktivitas energi, baik pada tahap eksplorasi, produksi, maupun konsumsi. Keterbatasan akses energi berdampak langsung pada berbagai aspek kehidupan perempuan, mulai dari tugas domestik, kesehatan, pendidikan, hingga partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Oleh karena itu, isu energi harus dipandang tidak hanya sebagai persoalan teknis atau ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan keadilan gender yang membutuhkan pendekatan interseksional dalam penyelesaiannya.  

Kamis, 24 April 2025 lalu Rumah Energi bersama dengan sejumlah pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun lokal melaksanakan Seminar dan Diskusi: Keadilan Gender dan Inklusi Sosial dalam Transisi Energi. Seminar ini bertujuan untuk menyampaikan hasil gender assessment, meningkatkan pemahaman mengenai prinsip keadilan gender dan inklusi sosial, serta mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, industri, organisasi sosial, dan Masyarakat dalam mewujudkan transisi energi yang adil.  Selain pemangku kepentingan, seminar ini juga dihadiri oleh perwakilan perempuan dari Desa Loji, Desa Cidadap, Desa Citarik, Desa Jayanti, dan Kelurahan Palabuhanratu. 

Kegiatan tersebut dibuka dengan sambutan oleh Direktur Eksekutif Rumah Energi Sumanda Tondang, yang menyampaikan bahwa melalui kerjasama Ford Foundation, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Rumah Energi dalam bentuk Proyek Pro-Women 3 untuk mewujudkan partisipasi Perempuan dan Masyarakat, tidak hanya menjadi penerima manfaat namun juga sebagai agen perubahan khususnya dalam upaya transisi energi berkeadilan. Maryati Abdullah yang mewakili Ford Foundation mengungkapkan bahwa program kerjasama Pro-Women 3 ini sangat baik dalam pemberdayaan Perempuan, khususnya di wilayah yang memiliki sumber daya energi seperti Palabuhanratu.

Dameria Febriani Panjaitan selaku perwakilan dari Pusat Kerjasama Kemendagri juga turut menyampaikan bahwasannya Sebagai agenda nasional, transisi energi yang sedang dilakukan Indonesia menjadi salah satu upaya menjaga ketahanan energi dan mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia. Transisi energi juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperluas akses terhadap teknologi yang terjangkau dan bersih guna mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih hijau. Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian telah meningkatkan target komposisi Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dalam bauran energi menjadi sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Selanjutnya, diharapkan agar Seminar dan Forum Diskusi ini dapat memperkuat pemahaman lintas sektor tentang prinsip keadilan gender dan inklusi sosial (GESI), serta mendorong kolaborasi dalam perencanaan pembangunan yang lebih responsif terhadap kelompok rentan, khususnya Perempuan,” Ujarnya.  

Pemerintah Kabupaten Sukabumi diwakili oleh Dece Nur Hardiansyah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menyampaikan bahwa pada hakikatnya pengarusutamaan gender bukan sekedar program dan kegiatan, melainkan strategi pembangunan nasional yang diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat terlibat dalam proses pembangunan yang diharapkan dan dilaksanakan, sehingga bermanfaat bagi semua orang.

“Indeks development gender telah meningkat secara nasional, namun di Kabupaten Sukabumi masih ada gap besar dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan, sehingga pemerintah terus mendorong adanya penyadaran di masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan perempuan seperti Perahu Kertas maupun Pro-Women 3 ini nantinya,” Kata Dece.  

Dalam seminar tersebut, PT PLN Indonesia Power–UBP Palabuhanratu yang diwakili oleh Robert David Carniago menjadi salah satu narasumber diskusi juga menyampaikan bagaimana PLTU memandang Perempuan sebagai salah satu aktor stategis dalam industri pembangkit Listrik, baik dalam operasional, manajemen, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Bagaimana menghapus stigma bahwa kelistrikan hanya dapat dikerjakan oleh laki-laki, serta memberikan akses dan peluang bagi perempuan untuk juga bisa berkarya. Adanya peran ganda yang menghambat peluang perempuan juga menjadi salah satu tantangannya. Upaya-upaya terus dilakukan melalui program perencanaan strategis yang berbasis gender, dan perubahan budaya yang inklusif.  

Project Manager Publish What You Pay (PWYP), Wicitra Diwasastri mengungkapkan bahwa partisipasi perempuan tidak hanya berbentuk kehadiran melainkan juga terlibat dalam pengambilan keputusan serta kontrol di area proyek yang juga perlu diperhatikan.  

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi interaktif yang melibatkan para peserta, untuk menggali lebih dalam bagaimana peran strategis perempuan dalam transisi energi berkeadilan. Seminar ini memberikan banyak pengetahuan, dan penyadaran baru yang bisa menjadi pembelajaran semua pihak yang berkepentingan di area PLTU Palabuhanratu. Selain itu, adanya kesempatan dan akses yang terbuka menjadi peluang untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang berdampak pada kemajuan nasional. Senada dengan semangat Indonesia Berdaya yang diusung Rumah Energi, Masyarakat dan lingkungan adalah titik fokus dalam pembangunan yang harus menjadi sorotan utama dalam proses maupun tujuan yang ingin dicapai.  

Ditulis oleh: Jenni Irene Connie (Advocacy Officer Rumah Energi) 

Disunting oleh: Fauzan Ramadhan (Communication Manager Rumah Energi)